“Kalau Negara tidak tegas, Saya khawatir akan timbul problema yang sangat besar seperti yang terjadi di Timur Tengah,” ujar Dr. Umar Shahab, Ketua Dewan Syura Ormas Islam Ahlulbait Indonesia, terkait lemahnya tindakan aparat negara menangani kasus-kasus kekerasan dan intoleransi di Indonesia.
Hal ini diungkapkan Dr. Umar Shahab saat menjadi salah seorang pembicara dalam Konferensi Pers Gerakan Masyarakat Penerus (GMP) Bung Karno dengan tema “Mewujudkan Toleransi Beragama” di Epicentrum Rasuna Said, Jakarta (03/01/14).
Menurut Dr. Umar Shahab, gerakan kelompok intoleran yang mengatasnamakan agama itu tak hanya berbahaya bagi kelompok minoritas semata. Jika semua pihak terlalu toleran terhadap aksi kelompok intoleran, justru bahaya yang lebih besar akan sangat mengancam kehidupan bernegara dan keutuhan bangsa.
Pendeta Palti Panjaitan dari HKBP Filadelfia yang juga hadir selaku pembicara mengingatkan bahwa jangan sampai yang dilihat hanya sebatas tindakan intoleransinya, tapi juga efek buruknya dalam kehidupan sosial. Yaitu hilangnya hak-hak asasi kelompok minoritas sebagai manusia dan sebagai warga negara yang mestinya dilindungi hukum.
Karena itu, Pendeta Palti mengaku sangat kecewa dengan pernyataan Presiden SBY saat Natal Nasional Desember lalu. “Saya sangat kecewa dengan pernyataan SBY saat Natal Nasional, yang menegaskan agar kita jangan bergantung kepada Negara. Jadi kita mesti bergantung kepada siapa? Apakah dalam bernegara kita mesti menganut hukum rimba?” gugatnya. (Ngaenan/Yudhi)
(Ahlulbaitindonesia.org)
