Menurut Kantor Berita ABNA, menyusul merebaknya isu pesanan Raja Salman Arab Saudi yang memerintahkan agar rekaman CCTV berkenaan dengan insiden Mina kamis [24/9] untuk disembunyikan disebuah pusat data rahasia, disikapi jutaan netizen Indonesia dengan menuntut agar rekaman tersebut dipublikasikan kepublik.
Sebagaimana diketahui jamaah haji Indonesia termasuk diantara korban dari insiden di Mina yang menewaskan 760 orang lebih dan sedikitnya 850 lainnya cidera.
Tim Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia mengatakan, setidaknya terdapat 41 korban jiwa dari jamaah Indonesia dalam insiden tersebut. Dijelaskan Aulia Putra, Sekretaris Daerah Kerja Mekkah Panitia Penyelenggara Ibadah Haji sebagaimana dilansir dari BBC menyebutkan kemungkinan korban jiwa dari jamaah Indonesia bertambah. "Itu ada kurang lebih 81 jemaah yang masih belum kembali ke pemondokan. Artinya bisa jadi mereka sudah meninggal atau bisa jadi mereka sebenarnya dirawat di rumah sakit," jelasnya kepada wartawan BBC Indonesia.
Menyikapi insiden Mina, Presiden Joko Widodo Jokowi berencana mengirimkan nota protes kepada pemerintah Arab Saudi sebagaimana dilirisi Republika senin [28/9]. Dua insiden, seperti terjungkalnya mobile crane di Masjidil Haram dan insiden Mina, menelan cukup banyak korban jamaah haji Indonesia. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ledia Hanifa mengatakan, pihaknya belum mengetahui secara pasti poin-poin apa saja yang akan diprotes pemerintah RI. Namun, dia mendukung Presiden Jokowi mendesak kerajaan Arab Saudi agar mempercepat proses identifikasi WNI korban insiden di Tanah Suci.
Selain itu, Presiden Jokowi disarankan lebih menekan pemerintahan Saudi agar transparan dalam melakukan investigasi insiden. "Saya belum tahu apa yang mau beliau proteskan. Saran saya, minta penjelasan hasil investigasi segera disampaikan secara terbuka," kata Ledia Hanifa dalam pesan singkatnya, Senin (28/9).
Politikus PKS itu menekankan, identifikasi korban mesti dipercepat agar keresahan keluarga jamaah di Tanah Air bisa diatasi. Pemerintah Arab Saudi pun dapat membantu dengan memudahkan pemerintah RI mengakses data yang diperlukan.
Ledia juga meminta pemerintah RI agar membicarakan penanganan pascainsiden serta antisipasinya untuk tahun-tahun mendatang bersama-sama dengan negara-negara anggota OKI.
Ia melihat, koordinasi di antara negara-negara Muslim perlu agar pelaksanaan ibadah haji menjadi lebih tertib. Khususnya, terkait hal-hal yang cukup detail, semisal jadwal dan jalur perjalanan jamaah yang amat padat ketika sesi lempar jumrah.
Sementara itu Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, pemerintah sudah membuat nota diplomatik untuk mempercepat proses identifikasi jenazah. Dalam nota diplomatik itu, Saudi diminta membuka akses bagi dokter dan tenaga medis Indonesia yang sekarang berada di Arab Saudi terhadap jenazah.
Para dokter dan tenaga medis Indonesia diharapkan dapat melihat langsung jasad korban ketika pertama kali kontainer dibuka. "Ini untuk percepat proses," ujar dia, seperti dilaporkan wartawan Republika.co.id, Ratna Puspita, langsung dari Makkah, Senin (28/9).
Hingga Senin (27/9) dini hari waktu Arab Saudi, PPIH Arab Saudi sudah mengidentifikasi 45 warga negara Indonesia yang menjadi korban peristiwa tersebut. Terdiri dari 41 jasad merupakan jamaah haji Indonesia dan empat lainnya mukimin atau pekerja Indonesia di Arab Saudi. "Sehingga ada 45 WNI yang menjadi korban," kata Lukman.
Tidak transparannya penyelenggara haji Arab Saudi mengenai penyebab utama terjadinya insiden mematikan di Mina, melahirkan banyak spekulasi. Mulai dari ketidakdisiplinan jamaah haji, cuaca yang ekstrim, hingga ditutupnya jalur oleh keamanan Saudi. Bahkan insiden Mina dimanfaatkan sejumlah pihak untuk menyebar fitnah antar mazhab, yang memicu perpecahan umat. Media Arab Saudi menuding Iran berada dibalik insiden tersebut.
source : abna24
