Perimbangan politik di Suriah sedang mengalami perubahan. Banyak pengamat meyakini masa depan Suriah harus dilihat dari sudut pandang baru menyusul perubahan perimbangan yang muncul karena pertempuran untuk memerangi kelompok teroris ISIS. Perubahan ini juga telah mendorong Amerika Serikat untuk melakukan gerakan baru.
Terkait hal itu, kantor berita Reuters menulis, Kementerian Luar Negeri AS pada Selasa, (27/10/2015) mengumumkan bahwa Republik Islam Iran akan diundang dalam perundingan multilateral pada Jumat, 30 Oktober 2015 untuk membahas krisis Suriah.
John Kirby, juru bicara Kemlu AS dalam jumpa pers pada Selasa mengatakan, John Kerry, Menteri Luar Negeri AS akan bertolak ke Asia Tengah untuk berdialog dengan mitra-mitranya di kawasan tentang krisis Suriah.
Ia menambahkan, lebih dari 10 pewakilan negara akan berpartisipasi dalam pembicaraan ini. Namun, kerjasama ini tergantung pada peran berguna Iran untuk menyelesaikan krisis Suriah dan penghentian dukungan kepada sekutunya.
Marzieh Afkham, jubir Kemlu Iran langsung merespon pernyataan Kirby dan menegaskan, statemen pengulangan ini bertentangan dengan fakta-fakta di lapangan dan merupakan pengalihan perhatian atas akar masalah-masalah regional.
Afkham menambahkan, masalah serius dan nyata dalam krisis Suriah disebabkan intervensi militer dan kebijakan standar ganda AS dan sekutunya serta penggunaan kelompok-kelompok teroris sebagai alat kepentingan.
Ia menegaskan, untuk mencapai solusi politik di Suriah, AS harus menghentikan pendekatan militer dan dukungannya kepada kebijakan untuk melatih para teroris.
Sudah bukan rahasia lagi bahwa kelompok-kelompok seperti al-Qaeda dan ISIS muncul dengan bantuan dan pelatihan militer CIA dan MI6 serta dukungan finansial dari sejumlah negara Arab di kawasan terutama Arab Saudi.
Dengan demikian, terorisme dan bagaimana cara untuk memberantasnya tergantung pada banyak faktor. Salah satunya, definisi yang jelas tentang terorisme harus ditentukan terlebih dahulu sebelum mengambil segala bentuk tindakan.
Dengan memperhatikan serangkaian peristiwa pasca tragedi 11 September 2001 di Amerika yang memunculkan bentuk baru dari ancaman-ancaman dan diikuti dengan strategi sepihak AS untuk memerangi terorisme, kita menyaksikan bahwa banyak negara yang sama sekali tidak memiliki peran dalam terorisme, harus membayar harga mahal atas fenomena anti-kemanusiaan ini.
Negara-negara itu harus membayar mahal akibat ulah teroris ketika saat ini telah terungkap bahwa AS dan sekutunya seperti Arab Saudi adalah negara-negara yang terlibat dalam pembentukan al-Qaeda, Taliban, Front al-Nusra, ISIS dan kelompok-kelompok teroris lainya.
AS dan sekutunya juga memiliki dukungan tertinggi kepada terorisme dalam rekam jejak mereka. Anehnya, negara-negara ini pula yang membentuk apa yang disebut sebagai Koalisi Internasional Anti-Terorisme.
Sementara di sisi lain dari masalah ini, terdapat negara-negara yang menjadi korban terorisme yang bertekad untuk memerangi fenomena buruk ini di semua dimensi.
Suriah saat ini telah berubah menjadi ajang konflik antarkedua kubu tersebut, yaitu; kelompok-kelompok teroris dan negara-negara pendukungnya dengan negara-negara yang benar-benar memerangi terorisme.
Peran Iran dalam memerangi terorisme dan kehadiran para penasihat militer negara ini di Suriah dalam kerangka yang telah didefinisikan di atas.
Jelas bahwa Iran menggunakan kapasitasnya untuk mencapai sebuah solusi yang seimbang dan berkelanjutan serta solusi yang didasarkan pada suara rakyat Suriah.
Dalam kerangka itu, Kemlu Rusia pada Selasa mengumumkan, Sergei Lavrov, Menlu Rusia dan mitranya dari Iran, Mohammad Javad Zarif melakukan percakapan telepon untuk bertukar pandangan mengenai solusi krisis Suriah.
Terorisme merupakan ancaman nyata terhadap masyarakat internasional yang hingga sekarang telah menimbulkan kerugian besar bagi banyak negara. Jika tidak diambil langkah serius, maka terorisme bak wabah berbahaya yang akan memenuhi dunia dan bahkan PBB tidak akan mampu untuk mengatasinya. (IRIB Indonesia/RA)
source : irib
