sejumlah ulama dari Sulawesi Selatan membahas soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Presiden meminta pandangan ulama Sulsel terkait penerbitan Perppu Ormas.
"(Jokowi) dia hanya menanyakan kepada kita bagaimana pandangan kita terhadap Perppu," kata Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Jihad, Thamrin, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa 18 Juli 2017.
Thamrin mengatakan, Presiden ingin perppu ini bisa disampaikan gamblang ke masyarakat. Terlebih, penerbitan perppu ini masih menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Namun, gejolak akibat penerbitan perppu ini tak muncul di Sulsel. Gejolak besar soal perppu ormas hanya ada di media sosial. "Kalau masyarakat di lapisan bawah sejauh ini aman-aman saja terkendali," ujar dia.
Sementara itu, Pimpinan STAI As’adiyah Sengkang Yunus Pasanreseng Andi Padi menyebut ulama di Sulawesi mendukung penerbitan Perppu Ormas. Sebab, perppu ini dinilai dapat menyelamatkan negara dari ormas-ormas yang ingin mengganti ideologi negara.
"Perppu untuk menyelamatkan negara. Siapa negara? Masyarakat dan seluruh komponen. Tidak perlu ada yang merasa takut," pungkasnya.
