Tantangan bagi media kita adalah menjadi media yang bertanggung jawab dalam menjabarkan bahaya ekstrimisme dengan cara menyampaikan pemberitaan yang faktual mengenai konflik Suriah dari sumber-sumber yang bonafide.
Salah satu sisi dari perang di Suriah yang memperihatinkan dan telah berlangsung selama 7 tahun ini adalah pemberitaan tentang perang itu sendiri. Media cetak dan elektronik umumnya mengandalkan berita perang di Suriah dari sumber-sumber konvensional, khususnya media arus utama Barat yang berat sebelah.
Pemberitaan yang tidak seimbang ini berakibat antara lain kelirunya persepsi sebagian publik tentang tragedi Suriah sehingga mereka lebih cenderung membebankan semua kesalahan di tangan rezim Assad. Dampaknya ada demo yang dilakukan beberapa kalangan di Jakarta akhir-akhir ini guna mengecam Presiden Assad yang disebut sebagai pembantai rakyatnya sendiri.
Salah persepsi ini tak pelak lagi bersumber dari pemberitaan media kita yang kurang berimbang. Selain memang tidak mengirim langsung wartawan ke lapangan, media di Indonesia lebih memilih menerjemahkan berita-berita dari media asing yang kebanyakan menyandarkan informasinya dari sebuah lembaga bernama Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) yang berbasis di Inggris.
Anti Assad
LSM ini dikelola oleh seorang keturunan Suriah yang jelas-jelas anti-Assad. Sumber informasi dari lapangan didapatnya dari ‘aktivis oposisi’. Video-video dan foto dari lapangan pun disediakan oleh LSM bentukan intelijen Barat, White Helmets. Tidak jarang kita jumpai video dari zona perang lain atau video yang di sutradarai disebar luaskan sebagai berita. Jangankan media-media mainstream Barat ini melakukan asas jurnalisme terpenting, yaitu mengkonfirmasi berita dari pihak yang berseberangan, mereka bahkan cenderung menganggap pemberitaan tentang perang di Suriah sebagai bagian dari tugas patriotik mendukung kebijakan negerinya.
Pada akhir 2016, jurnalis perang kawakan Inggris, Robert Fisk menulis “Sangat banyak kerusakan yang mencederai kredibilitas jurnalisme dan politisi dengan menerima hanya satu sisi cerita ketika tidak ada satu reporter pun yang bisa mengkonfirmasi dengan matanya sendiri apa yang mereka beritakan. Kita memberikan jurnalisme kepada media– dan kepada orang-orang bersenjata yang mengontrol area itu...”
Keprihatinan Fisk itu terkait dengan bagaimana menyesatkannya media Barat dalam pemberitaan konflik dan proses pembebasan Aleppo dari tangan milisi oposisi.
Sama seperti pemberitaan yang hari-hari ini kita baca tentang Ghouta, waktu itu Aleppo juga dikabarkan sedang menjadi korban genosida yang dilakukan tentara Suriah. Namun berita itu akhirnya terbantahkan dengan sendirinya ketika setelah dibebaskan, pada tanggal 25 Desember 2016 muncul berita mengenai gegap-gempitanya ribuan warga Aleppo merayakan Natal. Inilah Natal pertama yang mereka rayakan setelah lima tahun tercekam kengerian atas kehadiran kelompok-kelompok fanatik yang menghalalkan teror demi membentuk sebuah negara ‘khilafah’.
The Washington Post (28/2) memperkirakan akan butuh waktu lama bagi pemerintah Damaskus untuk merebut kembali Ghouta timur karena puluhan ribu milisi yang bercokol di sana telah melakukan persiapan bertahun-tahun. Selain sudah membangun terowongan bawah tanah untuk perlindungan, mereka juga memiliki persenjataan yang sangat lengkap, seperti tank, pengangkut personel lapis baja, artileri, dan mortir.
Washington Post menceritakan pula bahwa bahwa selain menghujani Damaskus dengan mortir, milisi ekstrim itu pernah mengurung kelompok minoritas Alawi di dalam kerangkeng dan ditaruh di pusat-pusat keramaian sebagai tameng di hadapan serangan bom dari Damaskus.
Pemberitaan tentang operasi tentara Suriah di Ghouta timur ini sebenarnya adalah pengulangan dari cerita pembebasan Aleppo. Melihat tentara milisi di Ghouta yang makin terdesak, pers dan intelijen Barat menyebarkan berita genosida di Ghouta dan meminta perhatian dunia untuk tidak tinggal diam dan bertindak.
Setiap kali milisi anti pemerintah yang merupakan proksi Barat untuk menjatuhkan Assad terdesak, sidang-sidang darurat Dewan Keamanan PBB diadakan untuk memaksakan gencatan senjata. Tidak lupa pemberitaan tentang penggunaan senjata kimia oleh tentara Assad yang tidak pernah terbukti. Pemberitaan yang masif dengan skenario yang terus berulang oleh media Barat sebenarnya hanya mengindikasikan bahwa milisi jihadis yang terdiri dari berbagai tentara asing bentukan Barat sedang mengalami kekalahan. Berita terbaru membenarkan hal ini ketika penduduk Ghouta mulai berani berkelompok melawan milisi bersenjata yang selama ini menyandera mereka sebagai respon menyambut kedatangan tentara Suriah ke sana.
Sangatlah mengherankan bila kita gagal membaca motivasi Barat dalam perang Suriah setelah menyaksikan jatuh dan hancurnya Libya serta tragedi agresi Saudi dengan sokongan Amerika di Yaman yang masih berlangsung sampai sekarang. Bagi Amerika dan kawan-kawan, Assad yang membangkang terhadap kemauan Barat, membahayakan eksistensi Israel, sekutu Iran dan Hizbullah di Lebanon, serta kawan dekat Rusia, harus distop dan disingkirkan. Tidak ada niat mereka medirikan demokrasi disana karena Amerika adalah pelindung rezim-rezim otoriter di Timur Tengah.
Namun, tidak seperti mudahnya menjatuhkan Gaddafi, Barat terkejut beberapa kali ketika berhadapan dengan Assad. Ternyata Suriah tidak semudah Libya untuk ditaklukkan. Kegagalan demi kegagalan dihadapi Barat meski dengan menciptakan tragedi kemanusiaan terbesar di abad milenial ini. Apa sebabnya? Pertama, Assad bukan Gaddafi dan Suriah bukan Libya yang tidak siap menghadapi manuver Barat. Tidak seperti Saddam Husein yang dibenci rakyatnya, Assad didukung oleh mayoritas warga Suriah yang sedia berkorban untuk mempertahankan kedaulatan negerinya. Assad juga punya teman setia di Iran dan Lebanon yang siap membantu. Akhirnya, Rusia juga memutuskan tidak bisa terus menerus membiarkan Barat dengan leluasa menguasai Timur Tengah sesukanya sendiri.
Melawan Teroris
Seperti banyak diberitakan, sejak 18 Februari pemerintah Suriah melakukan operasi pembebasan kawasan pinggiran Damaskus yang bernama Ghouta dari tangan milisi bersenjata yang terafiliasi dengan Al Qaida dan ideologi ekstrim lainnya. Mereka adalah Jayish al-Islam, Jabhat an-Nusra, Levant Liberation Commitee (Haiat Tahrir al-Sham), dan Faylaq ar-Rahman. Semua kelompok ini sama-sama berambisi membentuk khilafah di Suriah.
Wawancara Sky News Australia beberapa hari yang lalu dengan Dr. Marcus Papadopoulous, seorang pengamat politik asal Inggris, seharusnya membuat kita semua terhenyak. Dia mengingatkan kepada publik Australia bahwa yang dilawan tentara Suriah di Ghouta timur adalah kelompok yang memiliki ideologi yang sama dengan mereka yang melakukan pembunuhan massal di Bali (Bom Bali).
Bom Bali I merupakan aksi teroris terbesar di Indonesia menewaskan dan melukai ratusan orang yang kebanyakan berasal dari Australia dan sebagian orang Indonesia.
Pasca Bom Bali I, berbagai aksi bom bermunculan di Indonesia, mulai dari bom JW Marriot, Bom Kedubes Australia, Bom Gereja Immanuel Palu, Bom Bali II, Bom Solo, Bom Sarinah, hingga Bom Kampung Melayu.
Anehnya, sebagai sebuah bangsa yang pernah secara langsung mengalami bagaimana kelompok ekstrim melakukan aksi brutal atas nama agama, simpati dan empati kita terhadap pemerintah Suriah terasa sangat minim. Padahal bangsa Suriah sedang menghadapi kelompok ekstrimis dengan ideologi yang sama dengan para pelaku pengeboman di Indonesia. Salah satu indikator betapa lawan-lawan pemerintah Assad adalah kelompok ekstremis, adalah dukungan suara-suara kelompok garis keras di negeri kita lewat medsos dan media lain kepada kekuatan oposisi terhadap Assad.
Dapatkah kita membayangkan betapa porak porandanya negeri kita andai kata di tahun 1998 Suharto bertahan dan menolak mundur kemudian kelompok reformis mendatangkan milisi asing untuk bertempur melawan Suharto dan pendukungnya? Atau, andaikata ribut-ribut menjelang pilkada DKI tahun lalu dicampuri oleh kekuatan jihadis asing? Untunglah warga negeri ini mayoritas masih tinggi rasa nasionalismenya dan Tuhan masih melindungi bangsa ini.
Indonesia adalah negara yang plural dengan dasar negara Pancasila. Konflik Suriah seharusnya menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa tidak ada tempat di Nusantara bagi kelompok ekstrimis yang ingin mengobarkan konflik dan peperangan. Tantangan bagi media kita adalah menjadi media yang bertanggung jawab dalam menjabarkan bahaya ekstrimisme dengan cara menyampaikan pemberitaan yang faktual mengenai konflik Suriah dari sumber-sumber yang bonafide.
Posisi pemerintah kita sudah benar dan tidak terpengaruh oleh pemberitaan media yang berat sebelah. Pemerintah telah terus menerus mengawasi warga negara Indonesia bila kepergiannya ke luar negeri dicurigai dalam rangka bergabung dengan milisi di Suriah atau Iraq. Beberapa bahkan sudah diamankan. Upaya dan kewaspadaan ini harus terus dipelihara. Langkah yang lebih maju tentunya bila ada peluang bagi pemerintah kita untuk berperan sebagai juru damai antara faksi-faksi yang bertikai disana seperti yang sudah mulai diusahakan baru-baru ini berupa upaya pemerintah kita menjadi juru damai dalam konflik yang telah berumur hampir dua dekade di Afghanistan.
Melalui pemberitaan yang berimbang, diharapkan publik yang cenderung mendukung suara garis keras di negeri ini karena salah persepsi akan terselamatkan dan sekaligus terselamatkannya tanah air dan bangsa kita.
[Abdillah Toha]
Kompas, Selasa 13 Maret 2018
