Untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia, organisasi induk warga Syiah mengajukan sikap sekaligus tuntutan resmi ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait Tragedi Berdarah Sampang, sebuah isyarat besarnya harapan mereka pada komitmen dan kesungguhan pemerintah untuk menegakkan keadilan yang sobek oleh kegelapan atas nama agama.
Meletus pada 26 Agustus, Tragedi Berdarah Sampang ditandai dengan penyerbuan terencana atas kediaman sekitar 600 orang warga Syiah yang menetap di tiga dusun di Kecamatan Omben, Sampang, Madura. Berbagai kesaksian menggabarkan kawanan penyerbu maju dengan clurit, parang dan bom molotov. Tak ada yang bisa membendung. Polisi Sampang, meski telah mendengar rencana penyerangan itu, kalah dalam jumlah. Cerita selebihnya adalah fakta getir: dalam hitungan jam, keberingasan kawanan itu menewaskan satu orang, melukai belasan orang lainnya. Beberapa di antara korban luka masih terbaring kritis di rumah sakit hingga kini. Laporan dari lapangan juga menyebutkan kalau kawanan penyerang membakar puluhan rumah warga Syiah lepas menjarah habis isinya – termasuk ternak sapi yang menjadi andalan kehidupan warga yang umumnya petani. Sementara itu, hingga hari ini, Brimob dan TNI masih bekerja keras mengevakuasi ratusan warga yang terpaksa bersembunyi di hutan-hutan seputaran desa dengan bekal seadanya karena ketakutan.
Syiah, kata Ketua Umum Ahlul Bait Indonesia, Hasan Alaydrus, sudah lama menjadi bagian dalam kehidupan sederhana dan bersahaja orang-orang di Sampang. “Masalah memang ada saja, tapi tak pernah berakhir hingga kekerasan apalagi pembunuhan,” katanya. Eskalasi kebencian dan penyerangan, kata Hasan Alaydrus lagi, mulai menggejala lepas munculnya fatwa sesat Syiah oleh MUI Jatim pada 2007 dan fatwa serupa datang dari PWCU Sampang tak lama setelahnya. “Ini diperparah oleh segelintir muballigh yang menyalakan api kebencian atas Syiah, termasuk menyebut kalau orang Syiah halal darahnya, wajib ‘dikarungi’,” kata Hasan menyesalkan hukum tak pernah ditegakkan pada para penyebar kebencian itu.
Lebih jauh, Hasan Alaydrus berpendapat fatwa sesat Syiah dan laku memalukan sebagian penceramah di Jawa Timur itu janggal dari sisi manapun. Dia bilang MUI Pusat dan Kementrian Agama tak pernah mengeluarkan fatwa sesat atas Syiah. “Di negara-negara lain, Syiah tak pernah difatwakan sesat. Bahkan di Arab Saudi tak pernah muncul fakta serupa.”
Di Sampang pada Desember 2011, fatwa sesat dan provokasi anti Syiah menemukan bentuk awalnya: teror dan pembakaran mesjid, pesantren dan rumah warga Syiah pada 26 Desember 2011. Jika ini saja sudah memilukukan, lebih gelap fakta bahwa lepas kejadian itu, justru korban teror dan kekerasan, dalam hal ini Ustadz Tajul Muluk, pimpinan warga Syiah di Sampang, yang dimejahijaukan oleh polisi di Sampang. Pengadilan di Madura belakangan menjatuhkan hukuman dua tahun penjara untuk Tajul. Hakim berkesimpulan Tajul mendakwahkan Al Qur’an palsu, sebuah putusan sesat mengingat hingga persidangan berakhir tak pernah ada bukti Tajul memiliki Al Quran palsu seperti yang dituduhkan.
Sementara itu, Ketua Dewan Syura ABI, Umar Shahab, mengungkap harapan agar semua pihak bahu-membahu menutup lembar perselisihan mazhab Islam. Umar mengatakan, dalam KTT OKI terakhir di Arab Saudi, Raja Abdullah, menawarkan kesediaan dan meminta semua negara Islam memfasilitas dialog antar mazhab, di mana Syiah menjadi bagian di dalamnya. “Sungguh tragis di saat negara-negara lain berjuang menutup jurang perbedaan, Sampang justru berdarah-darah,” katanya.
Terkait semua itu, Sekretaris Jenderal Ahlul Bait Indonesia, Ahmad Hidayat, menyebut organisasi, dalam satu-dua hari kedepan, bakal bersurat ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Surat memuat sikap dan tuntutan organisasi dan kami berharap pemerintah menaruh perhatian serius pada tragedi berdarah ini dan mengupayakan penegakan keadilan sesegera mungkin agar tak ada lagi tragedi serupa di masa datang,” katanya menyebut surat yang sama juga ditujukan ke Kementrian Agama, Kementrian Sosial, MUI, Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Intelijen Negara.
SIKAP AHLULBAIT INDONESIA (ABI)
1. Meminta pemerintah mengupayakan dengan segera dialog dan pencabutan fatwa sesat Syiah yang terbukti menjadi pemicu lahirnya kebencian dan keberingasan ekstrim yang tidak sejalan dengan nilai-nilai luhur Pancasila.
2. Meminta pemerintah bekerja keras memulihkan hak-hak korban, termasuk membangun kembali rumah-rumah mereka yang hancur, mengganti harta benda yang dijarah, serta memberikan jaminan perlindungan dan keamanan sehingga warga Syiah di Sampang bisa kembali hidup normal di kampung sendiri.
3. Meminta pemerintah mengesampingkan gagasan relokasi warga karena hal itu sama saja memberi kemenangan dobel bagi para provokator Tragedi Berdarah Sampang.
4. Meminta pemerintah melibatkan warga Syiah di Sampang dalam setiap musyawarah terkait hak-hak mereka, yang dalam hal ini diwakili oleh ABI.
5. Meminta pemerintah menghentikan semua bentuk kriminalisasi atas warga Syiah, termasuk atas terpindana dua tahun penjara Tajul Muluk.
6. Meminta pemerintah menindak dan mengadili kawanan penyerang di Sampang serta otak di balik tragedi berdarah itu.
Jakarta, 31 Agustus 2012 M
13 Syawal 1433 H
DEWAN PENGURUS PUSAT
AHLULBAIT INDONESIA
HASSAN ALAYDRUS AHMAD HIDAYAT
KETUA UMUM SEKRETARIS JENDERAL
source : ahlulbaitindonesia.org
