Doktor Muhsin Labib: Polisi Bukan UNHCR, Relokasi Bukan Solusi Sampang

Berikut transkrip Wawancara dengan Dr. Muhsin Labib, cendikiawan Muslim Indonesia terkait penyerangan Sampang dan tawaran relokasi oleh polisi untuk para pengungsi Syiah.

IRIB: Mengenai masalah yang diungkapkan oleh Jenderal Timur Pradopo bahwa solusi kerusuhan Sampang adalah relokasi korban, bagaimana pendapat bapak  Muhsin Labib?

Muhsin Labib: Begini, yang paling penting kita ketahui adalah bahwa yang berhak menentukan nasib para pengungsi adalah para pengungsi itu sendiri. Apa yang diinginkan oleh pengungsi itu sudah punya pilihan, bahwa mereka menginginkan untuk kembali ke kampung halamannya. Tempat di mana mereka hidup, tempat mereka beranak-pinak, punya lahan kerja, punya pertanian dan lain sebagainya. Mereka memilih hidup di situ.

Sementara bila kita lakukan relokasi itu, pertama berarti memisahkan mereka dari masa lalu mereka, dari kehidupannya. Membangun lagi dengan kesulitan-kesulitannya. Mereka ini bukan kelompok yang mapan secara ekonomi. Kedua, pasti akan berefek terhadap masyarakat sekitar (di tempat) yang membangun ulang. Kita tidak tahu apakah masyarakat itu menerima atau tidak. Ketiga, relokasi itu berarti bukan menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah itu adalah dengan menyadarkan penyerang. Satu contoh, apabila satu orang atau sekelompok orang mencuri di rumah orang, melakukan penjarahan, kemudian polisi mengatakan kepada korban, "ya penyelesaiannya Anda meninggalkan rumah saja". Apakah itu solusi? Solusi seharusnya adalah menegakkan hukum. Siapapun (pihaknya) mayoritas atau minoritas. Apakah kelompok agama atau non-agama. Itu yang perlu. Ini (yang terjadi) bukan menegakkan hukum namanya. Akhirnya kepolisian menjadi semacam UNHCR, lembaga penanganan pengungsi, bukan lembaga hukum.

Keempat, bahwa dengan kita melakukan relokasi itu berarti pembenaran terhadap keinginan pihak-pihak tertentu yang ingin mengusir. Dan itu berarti tidak berpihak kepada korban. Ini yang perlu dihindari. Apakah kemudian polisi merasa tidak mampu, hingga punya ide untuk relokasi, ini yang perlu kita pertanyakan.

Namun yang lebih penting adalah memikirkan bagaimana kaum minoritas bukan hanya di Sampang. Ini logikanya yang dibangun adalah menyelesaikan masalah dari akibat, bukan dari sebab. Yang perlu dilakukan oleh polisi adalah menelusuri akar persamalahannya apa, sehingga terjadi kekerasan. Sehingga orang dengan leluasa membunuh, membakar (dan) menjarah. Ini yang perlu dilakukan.

Lah kalau setiap kali kejadian polisi melakukan relokasi lagi, polisi menawarkan relokasi lagi, sementara pokok persoalannya tidak diselesaikan. Nah itu tugas polisi melakukan investigasi. Di luar penghormatan kepada gagasan kapolri, menurut saya yang lebih penting, pertama negosiasi, tanyakan kepada pengungsi sendiri, apa yang mereka inginkan. Kemudian (kedua) apakah polisi sudah memberikan jaminan bahwa mereka akan mendapat hak-haknya sebagai bagain dari masyarakat.  Ketiga, bukankah penyelesaian yang lebih penting adalah mencari akar persoalannya dan menelusuri sebab-sebanya, serta menindak tegas penyebab-penyebabnya. Kalau tidak ya akan terjadi dan terulang lagi persoalannya. Ini bukan penyelesaian yang berarti komprehensif.

IRIB: Apa akar persoalannya?

Mushin Labib: Akar persoalannya, adanya ketidaksadaran yang dipengaruhi oleh kelompok-kelompok yang memang tidak memiliki komitmen terhadap NKRI, tidak memiliki keyakinan terhadap nasionalisme, bahwa negara kita itu dibangun dengan kemajemukan. Perbedaan itu adalah salah satu sumber kekayaan negara kita. Bangsa ini menjadi kaya karena punya beragam etnis, beragam agama, beragam keyakinan dan lain sebagainya. Nah,ini adalah ancaman terhadap fenomena nasionalisme, ancaman terhadap kebhinekaan, ancaman terhadap pilar-pilar negara. Ini sebetulnya.Apakah kemudian sebetulnya di baliknya ada tokoh-tokoh agama dan sebagainya, (ini adalah) tugas negara untuk melakukan penyadaranketika memang masyarakat tidak menyadari bahwa negara ini bukan properti milik kelompok tertentu tapi dibangun berdasarkan asas Pancasila yaitu kebhinekaan. Ini yang perlu dilakukan. Bukan setiap kali ada penyerangan kita melakukan relokasi. Mencari aktor-aktornya juga setengah-setengah.

Warga negara, apapun agama dan mazhabnya harus dihormati, dan harus dilindungi. Itu yang paling perlu. Bukan malah menawarkan solusi yang kayaknya malah menunjukkan kelemahannya (dan) ketidakberdayaan. Seharusnya negara menjadi pengayom dan penegak hukum di negara ini. Karena negara ini bukan milik siapa-siapa, adalah milik bangsa. Sulit rasanya kalau kita konsentrasikan setiap kelompok etnis, agama, dan aliran di satu tempat tertentu. Kita harus membaur, kita harus menggalang sosialisasi, kira harus menerima keragaman. Pelangi itu indah karena keragamannya. Itu yang perlu dipahami.

Saya kira persoalannya begini,  ini harus dilihat secara baik, jeli (dan) komprehensif, supaya tidak muncul kecurigaan-kecurigaan bahwa jangan-jangan polisi sudah kehilangan wibawa di hadapan kelompok-kelompok anarkis, kelompok-kelompok ekstrim, yang anti-kebhinekaan. Ini bisa menggerus kelompok minoritas lain. Bahaya kan? Bahaya sekali.

Jadi akar persoalannya apa? Adalah orang-orang yang menganggap beda itu sebagai musuh. Menganggap sinomimbahwa sesat dan beda itu sama. Karena itu jangan sekali-sekali siapa pun, apakah dia memiliki posisi keagamaan tertentu di tengah masyarakat atau tidak, apakah itu lembaga mengatasnamakan perkumpulan ramai atau tidak, itu tidak ada urusan. Karena yang harus dijunjung tinggi dan diutamakan adalah Pancasila, keragaman(dan) kebhinekaan itu.

Undang-undang dasar, konstitusi dan Pancasila, menurut saya itu yang harus ditawarkan. Menolak itu,berarti ekstrimis. Dan kita sudah disibukkan dengan teori-teori yang selalu menganggap negara ini toghut. Mengapa? Karena mereka tidak meyakini kebhinekaan. Mereka ingin membatasi kelompok agama tersendiri. Bukan hanya untuk kelompok agama sendiri, (melainkan) hanya untuk kelompok tertentu, dan bukan agama tertentu. Dan ini berbahaya menurut saya.

IRIB: Jadi ini ancaman terhadap disintegrasi bangsa ya pak Labib?

Muhsin Labib: Ini satu fenomena, tapi yang bisa dianalisis bahwa ini adalah contoh ambruknya bangunan nasionalisme yang sudah makin terancam. Apa yang bisa dilakukan ketika dialog diganti dengan penyerbuan? Ketika kesantunan yang jadi modal kita untuk menunjukkan bahwa bangsa kita adalah bangsa sopan santun, (sudah) tidak ada?Kita sudah disibukkan dengan kerusuhan. Di Sampit, orang hanya karena beda suku, dibunuh. Di Poso, orang hanya karena berbeda agama, kemudian membakar, membunuh dan lain sebagainya. Hanya kadang-kadang beda suku atau beda kampung, di televisi juga menunjukkan itu terus setiap hari. Anak-anak sekolah berseragam membawa parang dan lain sebagainya. Ini persoalan.

Ini bukan hanya Sampang. Sampang hanya sebuah fragmen, contoh. Tapi itu harus menjadi PR bagi polisi dan penegak hukum negara ini secara umum. Tunjukkan wibawa. Mereka sudah mendapatkan mandat, mendapatkan amanat dari bangsa ini. Lakukan! Jangan setengah-setengah! Dan saya pikir para ekstrimis yang menolak keragaman, hanya segelintir orang, yang kemudian karena kepentingan-kepentingan politik sesaat memanfaatkan agama dan aliran sebagai kedok.

Mayoritas masyarakat kita cinta damai, sudah lama bergaul, dan Syiah juga bukan fenomena baru, sebetulnya sudah lama. Anehnya ketika sudah terjadi penyerangan kan mestinya ada prevensi. Mestinya ada penegakan hukum. Ini, yang melakukan penyerangan dihukum tiga bulan, malah yang jadi korban divonis dua tahun.

IRIB: Bapak tadi menyebutkan bahwa mazhab Syiah ini sudah sangat lama ya pak, bisa mungkin dijelaskan?

Mushsin Labib: Syiah ada di Aceh, Bengkulu, di Jawa, di mana-mana, dan itu menjadi perekat. Dan penelitian-penelitian yang dilakukan para ulama, para sarjanayang menunjukkan punya kaitan dengan sejarah masuknya dari Gujarat, Persia dan segala macamnya itu, menunjukkan bahwa Syiah itu jangan dikaitkan dengan Revolusi Islam Iran. Syiah itu sudah sangat lama. Nurkholis Majid mengatakan bahwa bendera merah putih itu terinspirasi dari Hasan dan Husein simbol perdamaian dan simbol pengorbanan.

IRIB: Jadi Syiah itu sudah menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia yang tidak bisa dipisahkan.

Muhsin Labib: Ada bahkan universitas menggunakan nama Syiah, apa yang harus dilakukan? Kalau mazhab Syiah itu adalah mazhab baru, mazhab baru itu adalah aliran agama ekstrim yang dibentuk setelah berdirinya sebuah negara mengatasnamakan sebuah suku atau marga. Itu baru disebut Islam yang baru. Sementara Islam yang lama, Islam yang tahlilan, Islam yang tabarruk, Islam yang ziarah. Itu yang ada. Dan makanya aneh kalau ada orang yang mengatasnamakan dirinya NU tapi kalau Syiah itu berarti penyusupan dalam NU. Jelas-jelas pemimpin NU, tokoh-tokoh, Gusdur, PBNU jelas-jelas menerima Syiah sebagai bagian dari Islam, tiba-tiba ada sekelompok orang yang mengatasnamakan NU lalu menfatwakan Syiah itu sesat. Tidak ada landasannya itu.

IRIB: Terakhir, saya tanyakan mengenai KUHP 156 berkaitan dengan pasal penodaan agama. Menurut bapak Labib sebagai cendikiawan Muslim apalagi bidang Anda adalah doktor pemikiran Islam, bagaimana Anda melihat masalah ini?

Muhsin Labib: Iya itu kembali lagi pada anatomi pemahaman agama. Memahami Islam itu satu, tapi cara memahaminya itu banyak. Umatnya satu, tapi cara memahami keumatannya berbeda-beda, ini yang tidak islami. Apakah ketika saya memahami agama dengan cara saya kemudian saya dianggap menodai? Bayangkan kalau setiap berbeda kemudian dianggap menodai agama, kemudian divonis penjara, mungkin harus menyediakan area berapa ribu hektar untuk penjara itu.

Tanpa bukti, hanya karena beberapa bisa dihadirkan jadi sanksi, kemudian orang bisa divonis menodai agama. Pemahaman agama tetap relatif, subyektif, dan tidak bisa orang memaksakan pemahamannya tentang agama. Apalagi memang masih bisa diperdebatkan. Masih bisa didialogkan. Ini yang aneh. Kalau ada Syiah disesatkan, hanya terjadi di Indonesia, terjadi di Jawa Timur, di seluruh dunia ini. Bahkan di Arab Saudi, yang sudah jelas-jelas berbeda secara teologis, secara lebih ekstrim daripada yang lain, Syiah diterima. Syiah di OKI. Iran sebagai negara yang sudah dianggap sebagai representasi negara-negara yang mayoritas Syiah, sempat memimpin OKI. Dan bayangkan kalau Syiah itu semua sesat dan dianggap menodai agama, dan sesat bahkan kafir, sah dan halal darahnya gan juga tanaman dan hewan ternaknya juga dianggap sesat akhirnya dibakar, itu berarti Masjidul Haram dan Masjid Nabawi selama ratusan tahun sudah dinodai. Dan bahkan oleh orang-orang non-Muslim, yang kafir, yang sesat, yang halal darahnya yang menodai agama. Berapa orang yang banyak menodai agama.

Ternyata bukan agama yang dimaksud. Berbeda dengan cara memahami orang. Saya memang berbeda dalam pemahaman dengan banyak orang. Bahkan antara Sunni juga berbeda. Ini negara agama, negara Pancasila. Diperjelas sejak awal, kalau memang ini negara hanya milik kelompok agama tertentu, ya memang jelas.  Tapi kalau menggunakan prinsip Pancasila, ya kembalikan merah putih, kembalikan kebhinekaan, bikn kontrak sosial itu. Wujudkan harapan para pendiri negara ini, jangan dikooptasi. Jangan dianggap jadi properti buat kelompok tertentu. Apapun alasannya, mau ulama, kiyai, pendeta, tidak ada yang bisa mengangkangi UUD Pancasila. Itu harga mati. Dan Syiah berani mati untuk mempertahankan itu. Dan adalah milik bangsa Indonesia. Jadi mereka berahadapan dengan musuh-musuh nasionalisme, ini adalah contoh kecil keragaman yang memperkaya negara ini. Jadi kalau ada orang yang menolak keberagaman, berarti berhadap-hadapan dengan negara ini. Jangan ditafsirkan masing-masing. (IRIB Indonesia/MZ/PH)